JAMBI.MPN-Kab.Muaro Jambi ~ Masa kelompok tani dan anggot Koperasi Produksen Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh ramai-ramai datangi kantor Bupati Muaro Jambi. Kedatangan masa kelompok tani Desa Betung ini bermaksud mempertanyakan perihal dugaan penolakan Kades Betung untuk menandatangani permohonan masa kelompok tani Desa Betung untuk mengajukan sertifikasi program Tora, Rabu 14/08/2024.
Dugaan penolakan Kades Betung inilah memicu masa kelompok tani mendatangi kantor Bupati Muaro Jambi untuk meminta keadilan. Yang mana Kepala Desa Betung dianggap seolah tidak mendukung program presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang telah diterbitkan Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Kepala Desa Betung menolak menandatangani berkas pengajuan sertifikasi program Tora dengan alasan KTP bukan warga setempat dimana persyarat pengajuan sertifikasi harus KTP setempat.
Sebetulnya, dengan Perpres tersebut Pemerintah berusaha menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.
Tujuannya sangatlah bagus, yang mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, pemerintah telah pemberian akses masyarakat kepada sumber daya hutan dilakukan dengan dua mekanisme yaitu penerbitan ijin/hak kelola perhutanan sosial dan penerbitan tanda bukti hak TORA. Dengan ijin perhutanan sosial lahan hutan dapat diakses, namun fungsi hutan tetap dijaga, sedangkan dengan TORA lahan hutan dilepaskan fungsinya menjadi non hutan dan dapat di berikan hak kepemilikan.
Massa yang mendatangi kantor Bupati Muaro Jambi akhirnya diterima oleh Hardy Kabag Pemerintahan pemda Muaro Jambi diruang kerjanya.
Kelompok tani dan pengurus koperasi Produksen Fajar Pagi pun menyampaikan prihal penolakan penanda tanganan berkas sertifikasi melalui program TORA kepada Pak Hardy sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Hardy pun akhirnya memahami persoalan yang di hadapi oleh kelompok tani, karena dalam hal ini anggota koperasi adalah pemilik sah lahan yang akan di sertifikasi melalui program TORA, yang harus di ajukkan oleh kepala desa ke KLHK melalui pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam waktu dekat ini kita akan merapatkan dan menyelesaikan persoalan ini serta akan mengundang para pihak seperti kepala desa Betung, pihak koperasi produksen Fajar Pagi betung, Kesbangpol, Sekda Muaro Jambi dan instansi terkait lainnya., Ucap Hardy.
(Tim)
